Cegah Human Trafficking, Netty Tekankan Pentingnya Sinergitas Antar provinsi

Jum`at, 24 Februari 2017 17:38:07 - Posting by - 1789 views

Bogorplus.com - BANDUNG -- Human trafficking merupakan bentuk perbudakan modern dan

industri paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan trans nasional
terorganisir lainnya. Pelakunya pun beragam lapisan, dilakukan oleh
berbagai kelompok besar dan kecil, bahkan oleh anggota keluarga sendiri.

Karenanya, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengungkapkan kepeduliannya
pada Pertemuan Teknis Pengembangan Jejaring Kerjasama Pencegahan Penanganan
Korban Traffiking dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 10 Provinsi
Anggota Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2016 di Mason Pine Kota Baru
Parahyangan, Selasa (26/4/16).

Human Traffiking, menurut Netty, merupakan komoditi manusia yang
dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk
meningkatkan margin keuntungan. Tidak seperti narkoba sekali pakai habis.
Hal tersebut disebabkan adanya kerentanan keluarga, pendidikan, budaya,
pernikahan dini, power relation, perspektif anak terhadap anak, pergeseran
nilai dan kemiskinan.

"Disadari bersama masih adanya tantangan yang dihadapi seperti pemahaman
dan kesadaran masyarakat masih rendah, komitmen para pemangku kepentingan
tidak merata, dukungan sumber daya masih terbatas, koordinasi dan kerjasama
lintas sektor yang masih rendah, penegakan hukum yang masih harus
ditingkatkan dan belum tersedianya data terpadu tentang TPPO" paparnya.

“Prinsip penanganan harus merujuk pada kepentingan korban dan kata kuncinya
adalah sinergi, adanya kerjasama dari hulu ke hilir yang harus dijalin
dengan berbagai pihak dalam melakukan upaya pencegahan dan promotif serta
upaya kuratif dan rehabilitatif” lanjut Netty.

Maka yang dapat dilakukan oleh kita bersama, harap Netty adalah dengan
melakukan pengembangan dan peningkatan jejaring dengan lembaga penyedia
layanan di setiap provinsi (sebagai daerah transit/tujuan trafficking),
adanya penyusunan/penguatan/pembaruan MoU antar provinsi, penyediaan
anggaran sharing antar provinsi dalam pelayanan, kejelasan kontak person
yang tertuang dalam MoU.

“Serta dengan adanya alur penanganan di daerah transit/tujuan yang merujuk
SPM dan optimalisasi masyarakat/komunitas/paguyuban sunda diberbagai
daerah/provinsi,” kata Netty.

Rapat Koordinasi Teknis Anggota Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2016 dihadiri
oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Banten. Rakor yang dilaksanakan selama dua hari
dari tanggal 25-26 April 2016 dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Barat.

HUMAS PEMPROV  JABAR

Tags #

Mitra Praja Utama

Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Gedung Balaikota Blok G Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta
Telepon/fax: (021) 380 9119

Provinsi MPU

NTT
Banten
NTB
Lampung
Bali
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
DKI Jakarta
Jawa Barat