FKD-MPU Motor Gerakkan ‘E-Government’

Jum`at, 24 Februari 2017 19:56:56 - Posting by - 1331 views

Jum, 30/09/2016 - 11:13 -- a60es

Semarang – Gerakan 10 provinsi se-Jawa-Bali tidak hanya berupaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang, tetapi sekaligus menjadi komunitas yang kuat dalam merumuskan solusi serta menyikapi berbagai kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat membuka Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XVI tahun 2016, di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (29/9). Menurutnya, FKD-MPU berupaya mewujudkan kemajuan daerah berlandaskan kemitraan dan meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, kualitas sumber daya manusia, keamanan nasional, serta ketahanan pangan. Selain itu juga membentuk konektivitas antarprovinsi dalam pengendalian ekonomi dan inflasi, optimalisasi UMKM, dan pariwisata.

FKD-MPU diharapkan menjadi motor untuk menggerakan e-Government, sehingga ke depan seluruh sistem informasi bisa terbaca dengan mudah. Para gubernur di MPU punya Dashboard dan link. Oleh karena itu jika ada persoalan di tingkat nasional maka daerah terutama provinsi MPU bisa berinisiatif mengambil dan menyelesaikannya.

Ganjar mencontohkan problem kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) penyakit yang akar permasalahannya sama di seluruh daerah yakni berasal di tingkat pusat. Bahkan masih terganjal problem belum terkirimnya blangko KTP-el. Artinya, banyak persoalan di tingkat nasional yang bisa diselesaikan bersama.

“Sedangkan berbicara pertanian dan pangan sebenarnya kalau menyangkut Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, NTB, dan yang di luar sana mungkin Sulawesi Selatan, maka pangan kita mencukupi. Problem kita adalah bagaimana informasi tentang komoditas pertanian itu kita bagi," katanya.

Pada forum tingkat nasional yang dihadiri 10 gubernur/ perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, DIY, Banten, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tersebut, Gubernur Ganjar menjelaskan seusai pertemuan antara Pemprov Jateng, Kementerian Pertanian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa waktu lalu menyepakati pembuatan database pertanian.

Ia menjelaskan, database itu tidak hanya memuat identitas petani seperti nama, alamat dan luas lahan yang dimiliki, namun juga juga jenis tanaman yang dibudidayakan serta jumlah produktivitas setiap panen. Dengan adanya database pertanian diharapkan suatu daerah tidak terjadi terjadi kekurangan ataupun kelangkaan stok pangan yang akan memicu inflasi. Antarprovinsi akan semakin mudah berkomunikasi sekaligus mencari solusi bersama terkait persoalan pertanian.

"Kemarin Jateng kelabakan karena cabai harganya meroket dan ternyata Jatim mempunyai stok tapi kita tidak tahu, cara menelepon ke Jatim bagaimana, petani yang panen cabai dimana tempatnya. Maka hari ini akan kita dorong dan rapatkan program database petani itu agar ada MPU bisa mempunyai sistem informasi ini," beber Ganjar.

Forum bertema “Pengembangan Program Konektivitas Perdagangan, Pariwisata dan Investasi” tersebut juga membahas tentang pariwisata. Apalagi sektor pariwisata semakin prospektif karena industri pariwisata ke depan kian seksi, relatif ramah lingkungan, serta minimal mengurangi kerusakan lingkungan.

"Yang kita lihat di Bali, ada tempat pemasaran bersama itu nampaknya perlu direvitalisasi. Saya mengharap itu menjadi semacam pasar rakyat atau mal. Sehingga yang kita kontribusikan adalah yang kita miliki dan ini diharapkan secara bisnis bisa berjalan," harapnya.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) FKD-MPU Bambang Sugiono mengatakan forum tersebut merupakan sinergitas antar anggota MPU sekaligus momentum untuk membahas program kerjasama berbasis tema aktual serta jadi media mempererat para pejabat dan SKPD dari masing-masing provinsi.

"Forum ini menginisiasi dan mewadahi kerjasama teknis SKPD daerah dalam sektor-sektor yang dipandang perlu dikerjasamakan, untuk menyelesaikan permasalahan bersama berdasarkan kebutuhan dan isu aktual. Selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan bersama (MoU) sebagai acuan landasan hukum," katanya.

Dampak strategis dari FKD ini, antara lain seperti penggabungan jumlah penduduk anggota MPU menjadi 66%, lalu besaran APBD gabungan anggota MPU sebesar 56% dari APBN, dan terdapat 60% destinasi pariwisata dari 10 provinsi yang bisa dipromosikan serta dikembangkan.

Adanya forum itu, lanjut Bambang, menjawab tantangan eksternal berupa pasar bebas yang diikuti liberalisasi di semua lini. Karenanya, kerja sama sinergitas jadi solusi dengan maksud terjadi percepatan dalam diseminasi informasi, koordinasi, dan fasilitasi terhadap peluang produk unggulan provinsi MPU.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo berharap kerja sama yang dilakukan anggota MPU bisa juga membangun konektivitas dengan provinsi lain. Tidak kalah penting dalam membangun konektivitas ini juga harus mengesampingkan egoisme-egoisme kedaerahan yang harus dihilangkan. Sebab, yang berperan tidak hanya gubernur, bupati/ walikota, namun juga dari presiden hingga kepala desa serta pihak lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan

“Sesuai arahan presiden, untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat membangun konektivitas antara daerah adalah kata kunci untuk mempercepat hal tersebut. Harus ada sinergi antara daerah apalagi ini (10 provinsi) daerah yang cukup strategis,” katanya. (Biro Humas Setda Prov Jateng)

Tags #

Mitra Praja Utama

Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Gedung Balaikota Blok G Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta
Telepon/fax: (021) 380 9119

Provinsi MPU

NTT
Banten
NTB
Lampung
Bali
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
DKI Jakarta
Jawa Barat